Desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali

uku Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali membahas peran pengelolaan keuangan daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah. Namun, kemampuan setiap daerah dalam memanfaatkan kewenangan tersebut tidaklah sama. Melalui kajian yang terfokus pada Provinsi Bali, buku ini menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah memengaruhi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat. Buku ini mengulas berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah, mulai dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, struktur ekonomi, hingga jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan publik. Selain itu, dibahas pula perbedaan kondisi kesejahteraan antar kabupaten/kota di Bali serta tantangan yang muncul akibat ketimpangan kapasitas dan ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pariwisata. Dengan dukungan data dan pembahasan yang runtut, pembaca diajak memahami hubungan antara pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat secara lebih menyeluruh. Disusun dengan bahasa yang jelas dan tidak terlalu teknis, buku ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi yang ada, tetapi juga menawarkan arah penguatan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, maupun pengambil kebijakan yang ingin memahami bagaimana keuangan daerah dapat menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan di Provinsi Bali.